TRENDS.CO.ID, BONE – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan penegasan keras soal arah kebijakan anggaran daerah saat menyampaikan pidato di puncak peringatan Hari Jadi Bone (HJB) ke-694 yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bone, Kamis, 10 April 2025.
Dalam pidatonya, ia menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya terlalu boros untuk belanja yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, dari total APBD Provinsi Sulsel yang mencapai Rp10 triliun, hanya sekitar 5 persen yang benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.
“Anggaran kita Rp10 triliun. Tapi saya hitung-hitung, yang dirasakan langsung oleh rakyat itu cuma 5 persen. Itu sangat kecil. Padahal, APBD ini harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Andi Sudirman.
Gubernur menyebutkan bahwa struktur belanja di banyak daerah, termasuk provinsi, masih didominasi oleh belanja pegawai dan penunjang yang terlalu besar. Belanja pegawai sendiri, menurut data yang disampaikan dalam pidatonya, mencapai 41 persen, sedangkan belanja penunjang sebesar 15 persen.
“Bayangkan, 41 persen untuk belanja pegawai, 15 persen lagi untuk penunjang. Sisa berapa yang bisa kita bawa ke lapangan? Ini tidak sehat,” tegasnya.
Ia mengatakan, pola seperti ini harus segera diubah. Pemerintah provinsi, kata Andi Sudirman, sedang melakukan penyisiran dan reformasi belanja agar bisa mengalihkan lebih banyak dana ke program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa, irigasi, jalan tani, dan bantuan pertanian.
“Saya menargetkan paling tidak 40 persen dari APBD harus menyentuh langsung rakyat. Itu minimal. Kalau bisa lebih, kenapa tidak?” katanya.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal praktik belanja yang kerap kali lebih banyak digunakan untuk kebutuhan elit birokrasi. Ia bahkan tak segan menyinggung kemungkinan adanya oknum yang menjadikan APBD sebagai ladang mencari keuntungan pribadi.
“Kalau ada yang mau cari uang haram, ambil dari APBD. Tapi itu uang rakyat, uang orang susah. Kalau kita salah gunakan, azab itu cepat datang,” ujar Andi Sudirman dengan nada tinggi.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pejabat struktural dari berbagai daerah. Ia menekankan bahwa APBD bukan untuk dijadikan alat politik, bukan pula untuk memperkaya segelintir pejabat.
“APBD bukan alat kepentingan elit. Bukan untuk beli mobil baru, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk studi banding yang tidak ada hasilnya. Tapi harus nyata di lapangan. Harus bisa dilihat rakyat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan seluruh jajaran di Pemprov Sulsel untuk memangkas belanja-belanja yang tidak produktif, termasuk kegiatan seremonial yang berbiaya besar namun berdampak kecil.
“Kami potong semua yang tidak penting. Yang penting sekarang ini adalah jalan tani, irigasi, pertanian, air bersih, dan pendidikan. Itu yang langsung dirasakan masyarakat,” paparnya.
Andi Sudirman juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk ikut berbenah dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia berharap kepala daerah di Sulsel bisa meniru pola efisiensi anggaran yang diterapkannya selama menjabat sebagai gubernur.
“Kalau provinsi bisa ubah, kenapa kabupaten tidak? Ini tinggal soal komitmen dan keberanian. Jangan terus-menerus membebani anggaran dengan hal-hal yang tidak mendesak,” ujarnya.
Pidato Andi Sudirman yang menyinggung langsung isu sensitif seputar pemborosan APBD ini menjadi perbincangan hangat di kalangan tamu undangan. Beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat mengangguk saat Gubernur menyebut perlunya perombakan sistem belanja yang lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Peringatan Hari Jadi Bone ke-694 tahun ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, pejabat DPRD Sulsel, Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan adat. Dalam suasana yang khidmat dan meriah, Gubernur Sulsel memanfaatkan momentum ini untuk menggelorakan semangat reformasi anggaran yang lebih pro-rakyat dan efisien.
